ANALISIS HUKUM ATAS PENGATURAN TINDAK PIDANA PERKAWINAN BERUPA NIKAH SIRI DAN POLIGAMI SIRI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM

  • Jelfidha Sukma Yollanda [email protected]
  • Yenny Fitri Z Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Keywords: Nikah Siri, Poligami Siri, KUHP, Hukum Islam, Tindak Pidana Perkawinan

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum pengaturan tindak pidana nikah siri dan poligami siri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta mengkajinya dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan syar’i. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif serta interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah siri tidak secara langsung dikriminalisasi dalam KUHP sepanjang perkawinan tersebut memenuhi rukun dan syarat menurut hukum Islam. Pasal 404 KUHP lebih diarahkan pada kewajiban administratif untuk melaporkan perkawinan, sedangkan pemidanaan dapat muncul apabila terdapat unsur penipuan, penyembunyian status, atau penghalang perkawinan yang sah. Sementara itu, poligami siri memiliki konsekuensi hukum yang lebih tegas melalui Pasal 402 dan Pasal 403 KUHP karena berkaitan dengan perkawinan yang dilakukan dengan adanya penghalang yang sah dan penyembunyian status perkawinan. Dalam perspektif hukum Islam, pembatasan tersebut dapat dibenarkan melalui prinsip kemaslahatan (maqashid syariah) dan perlindungan terhadap perempuan serta anak. Dengan demikian, pengaturan KUHP pada prinsipnya selaras dengan hukum Islam sepanjang diterapkan secara proporsional dan tidak mempidanakan perkawinan yang sah secara agama semata.

References

Al-Amruzi, M. F. (2020). Pencatatan perkawinan dan problematika kawin siri. Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah, 9(2), 1–18. https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v9i2.79
Ali, Z. (2021). Metode penelitian hukum. Sinar Grafika.
Atmasasmita, R. (2011). Sistem peradilan pidana kontemporer. Prenada Media Group.
Hamzah, A. (2019). Hukum pidana Indonesia. Sinar Grafika.
Hayah, S. S. N., & Anwar, S. (2026). Kriminalisasi praktik poligami tanpa izin pengadilan dalam perspektif hukum perkawinan Indonesia. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(1), 3550–3561.
Hiariej, E. O. S. (2022). Prinsip-prinsip hukum pidana (Ed. rev.). Cahaya Atma Pustaka.
Ilyas, A. (2016). Asas-asas hukum pidana. RajaGrafindo Persada.
Irfan, M. N. (2011). Kriminalisasi poligami dan nikah siri. Al-'Adalah, 8(2), 121–140.
Ismail, I. (2025). Kebijakan hukum pidana terhadap nikah sirih dan poligami dalam KUHP baru. Locus Journal of Academic Literature Review, 4(9), 819–828.
Jurnal dan Karya Ilmiah
Kusmayadi, R. C. R., & Madarik, M. (2020). Akibat hukum dan dampak psikologis perkawinan siri bagi perempuan dan anak-anaknya: Kajian teoretis menurut Undang-Undang dan KHI. Jurnal Pusaka: Media Kajian dan Pemikiran Islam, 9(2), 1–21.
Lahilote, H. S., Bachdar, A. Z., Hasan, F., & Kolopita, A. F. (2026). Web-based SIMKAH implementation at KUA: A multi-city comparative study of legal effectiveness in Indonesia. Al-Ahkam, 36(1), 133–164. https://doi.org/10.21580/ahkam.2026.36.1.28241
Lamintang, P. A. F. (1997). Dasar-dasar hukum pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti.
Marzuki, P. M. (2011). Penelitian hukum. Kencana.
Moeljatno. (2015). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.
Muhammad, S. A. (2025). Maṣhlahah mursalah pencatatan perkawinan dalam hukum keluarga Islam [Disertasi doktoral, UIN Raden Intan Lampung].
Muladi, & Nawawi, B. (1998). Teori-teori dan kebijakan pidana. Alumni.
Nasution, K. (2020). Hukum keluarga Islam di Indonesia: Dinamika dan perkembangannya. Academia.
Nazarudin, N., Abubakar, A., & Basri, H. (2023). Nikah sirri dan problematikanya. Innovative: Journal of Social Science Research, 3(3), 4736–4750.
Prawira, M. R. Y. (2024). Potensi overkriminalisasi pada pengaturan tindak pidana kohabitasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Perspektif fair trial. Jurnal Hukum Statuta, 4(1), 31–49. https://doi.org/10.35586/jhs.v4i1.9530
Rahmawati, N. A. (2013). Hukum pidana Indonesia: Ultimum remedium atau primum remedium. Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, 2(1).
Rofiq, A. (2017). Hukum perdata Islam Indonesia.
Rofiq, A. (2021). Hukum perdata Islam di Indonesia. Rajawali Pers.
Sanjaya, U. H., & Faqih, A. R. (2017). Hukum perkawinan Islam di Indonesia. FH UII Press.
Sayyad, M. A. (2018). Urgensi pencatatan nikah sebagai rukun nikah: Studi kritis pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution. El-Mashlahah, 8(1). https://doi.org/10.23971/el-mas.v8i1.978
Sehabudin, S. (2014). Pencatatan perkawinan dalam kitab fikih dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Perspektif maqāṣid syarī'ah. Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum, 2(1). https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v2i1.1366
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. RajaGrafindo Persada.
Wardani, G. R. S. (2021). Sanksi pidana pelaku poligami siri di Indonesia perspektif maqashid syari'ah Jasser Auda: Kajian putusan perkara nomor 376 K/PID/2015 [Disertasi doktoral, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. https://doi.org/10.24014/jhi.v22i1.13798
Witanto, D. Y. (2020). Hukum keluarga: Hak dan kedudukan anak luar kawin. Prenamedia Group.
Published
2026-08-25
How to Cite
Jelfidha Sukma Yollanda, & Yenny Fitri Z. (2026). ANALISIS HUKUM ATAS PENGATURAN TINDAK PIDANA PERKAWINAN BERUPA NIKAH SIRI DAN POLIGAMI SIRI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM. EDU RESEARCH, 7(2), 4741-4752. https://doi.org/10.47827/jer.v7i2.3596
Section
Articles