KAJIAN YURIDIS TERKAIT PERAN DAN TANGGUNGJAWAB MASYARAKAT DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI MENURUT UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
Abstract
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga dan umumnya melibatkan suami, istri, maupun anggota keluarga lainnya. Dalam hukum pidana Indonesia, perlindungan terhadap korban KDRT diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang tersebut memberikan berbagai bentuk perlindungan, antara lain perlindungan sementara dari kepolisian, perlindungan melalui pengadilan, serta penempatan korban di rumah aman. Namun, dalam praktiknya, perlindungan sementara dan perlindungan tetap dari pengadilan masih perlu diperkuat. Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia sehingga diperlukan instrumen hukum yang efektif untuk memberikan perlindungan kepada korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT serta menganalisis peran masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan analisis bahan hukum secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran penting sebagai pelapor, saksi, pendukung korban, sekaligus sebagai pihak yang berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum dan mencegah KDRT. Dengan demikian, penanggulangan KDRT memerlukan sinergi antara penegakan hukum, perlindungan korban, dan partisipasi aktif masyarakat.
References
Antasari, R. (2013). Keberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam hubungannya dengan nilai-nilai budaya di Sumatera Selatan. Jurnal Studi Gender, 9(1).
Budiatuti, S. R. (2019). Peran serta masyarakat dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga. Senadimas UNISRI.
Eleanora, F. N. (2021). Hukum perlindungan anak dan perempuan. Madza Media.
Fachrudin, F. J. (2019). Perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan akibat pernikahan dini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jurnal Ilmu Hukum, 5(2).
Faizi, M. I. N. (2025). Faktor penghambat peran penyidik Polres Lampung Utara terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri. Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, 2(4). https://doi.org/10.62383/humif.v2i4.2218
Harwati, T. (2020). Kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak. UIN Mataram Press.
Lestari, M. P. (2022). Perempuan dalam lingkup kekerasan: Potret kelam diskriminasi terhadap perempuan. Madza Media.
Noer, K. U. (2019). Menyoal peran negara dan masyarakat dalam melindungi perempuan dan anak. Sekretariat Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.
Pradaya. (2024). Urgensi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 5(2).
Rodliyah. (2015). Perempuan dalam lingkaran kekerasan: Sebuah gambaran tentang tindak pidana KDRT dan trafficking. Pustaka Bangsa.
Setiamandani, E. D. (2018). Tinjauan yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 8(1).
Setiawan, A. A. (2024). Analisis yuridis penjatuhan hukuman terhadap kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jurnal Judiciary, 13(2). https://doi.org/10.61722/jmia.v2i5.6682
Sinlaelo, L. (2011). Jalan panjang menuju keharmonisan rumah tangga. Rumah Perempuan Kupang.
Siroj, A. M. (2020). Kekerasan dalam rumah tangga perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan hukum Islam. Jurnal Kajian Hukum Islam dan Kajian Ekonomi, 2(2). https://doi.org/10.33650/jhi.v4i2.1638
Subroto, J. (2023). Seri kepribadian: Kekerasan dalam rumah tangga. Bumi Aksara.
Thorik, S. H. (2024). Perempuan wajib tahu hukum-hukum KDRT. Eureka Media Aksara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Wulansari, R. (2024). Peran kesadaran masyarakat terhadap KDRT dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Jurnal Pengabdian Rurue, 1

