PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEPERDATAAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SIRRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

  • Ade Putri Hanifa Universitas Bina Bangsa
  • M. Nassir Agustiawan Universitas Bina Bangsa
  • Aris Setyanto Pramono Universitas Bina Bangsa
Keywords: Perlindungan Hukum; Hak Keperdataan Anak; Perkawinan Sirri; Penetapan Asal Usul Anak; Pengadilan Agama.

Abstract

Perkawinan sirri, yaitu perkawinan yang sah menurut hukum Islam namun tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah, menimbulkan ketidakpastian hukum bagi anak yang dilahirkan, khususnya terkait hak keperdataannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah anak yang lahir dari perkawinan sirri dapat memperoleh hak keperdataan berdasarkan hukum positif Indonesia, serta bagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Agama Cilegon dalam Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2026/PA.Clg. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, memadukan analisis dokumen penetapan dengan wawancara mendalam bersama hakim Pengadilan Agama Cilegon, serta dianalisis melalui Teori Perlindungan Hukum, Teori Perkawinan, dan Teori Kepastian Hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak dari perkawinan sirri dapat memperoleh hak keperdataan, namun tidak secara otomatis, melainkan harus ditempuh melalui isbat nikah atau penetapan asal usul anak, yang keduanya menghadapi hambatan pembuktian dan belum otomatis memulihkan hak waris dari ayah biologis. Pertimbangan hukum Pengadilan Agama Cilegon didasarkan pada lima aspek: prinsip kepentingan terbaik anak, dasar hukum berjenjang dengan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai penguat, harmonisasi fikih Islam dengan hukum positif, penilaian komprehensif alat bukti, serta sifat memaksa dari penetapan. Penelitian ini merekomendasikan penyempurnaan regulasi yang mengintegrasikan pemulihan hak keperdataan anak dalam satu proses hukum.

References

Erlinda. "Kepastian Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri." Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam 1, no. 1 (2024): 58–75. https://doi.org/10.70742/ahlika.v1i1.17.
Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Fardlillah, dan Candrawati. "Perlindungan Hak Anak dalam Keluarga sebagai Implikasi Isbat Nikah." USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam 6, no. 2 (2025): 185.
Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 17 Februari 2012.
Mardani. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
Mitan, dan Hamsia. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Status Anak Melalui Penetapan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Malang (Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Mlg)." Dinamika: Jurnal Ilmiah dan Hukum 30, no. 2 (2024).
Nazarudin, Achmad Abubakar, dan Halimah Basri. "Nikah Sirri Dan Problematikanya." Innovative: Journal Of Social Science Research 3, no. 3 (2023): 4736–4750.
Pengadilan Agama Cilegon. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2026/PA.Clg, tanggal 16 Maret 2026.
Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana, 2020.
Syofiyullah, M.A., D.O. Susanti, dan F. Setyawan. "Kepastian Hukum bagi Istri dan Anak dalam Perkawinan Tidak Tercatat di Indonesia." HUKMY: Jurnal Hukum 3, no. 1 (2023): 263–284. https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.263-284.
Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage. Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Yusriadi, dan Syarifah Mutiani. "Kedudukan Hukum Anak dari Hasil Pernikahan Sirri dan Implikasinya terhadap Hak Keperdataan." Tahqiqa: Jurnal Pemikiran Hukum Islam 19, no. 1 (2025): 76–96.
Az-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid V. Damsyik: Dar al-Fikr, 2004.
Zubaidah, D.A. "Status Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)." Familia: Jurnal Hukum Keluarga 4, no. 2 (2024): 91–106.
Fathonah, Umi, S.H.I., M.H. Hakim Pengadilan Agama Cilegon. Hasil wawancara, dilaksanakan pada hari Rabu, 13 Mei 2026, pukul 09.00 WIB, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Cilegon.
Published
2026-09-12
How to Cite
Ade Putri Hanifa, M. Nassir Agustiawan, & Aris Setyanto Pramono. (2026). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEPERDATAAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SIRRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA. EDU RESEARCH, 7(3), 461-470. https://doi.org/10.47827/jer.v7i3.3652
Section
Articles