TINJAUAN YURIDIS MASLAHAT ISBAT NIKAH BAGI PASANGAN YANG TIDAK MEMILIKI BUKTI PERNIKAHAN SAH

  • Ahmad Muhtadi Universitas Bina Bangsa
  • M.Nassir Agustiawan Universitas Bina Bangsa
  • Aris Setyanto Pramono Universitas Bina Bangsa
Keywords: Isbat Nikah; Maslahat; Nikah Siri; Perlindungan Hukum; Hak Anak; Hak Istri

Abstract

Perkawinan yang dilaksanakan menurut agama Islam tetapi tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama menimbulkan persoalan kepastian hukum bagi pasangan dan anak. Penelitian ini menganalisis Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 42/Pdt.P/2026/PA.Clg yang mengabulkan permohonan isbat nikah atas perkawinan yang dilangsungkan pada 28 Juli 2022, meskipun perkawinan tersebut tidak memenuhi secara tekstual batasan tertentu dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Penelitian bertujuan menganalisis akibat hukum perkawinan di bawah tangan serta bentuk perlindungan hukum terhadap hak istri dan anak setelah adanya penetapan isbat nikah. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis dengan studi kasus terhadap penetapan pengadilan, peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta keterangan wawancara dengan hakim yang menjadi anggota majelis dalam perkara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak tercatatnya perkawinan menimbulkan kerugian berupa ketidakpastian status perkawinan, hambatan terhadap pemenuhan hak keperdataan istri, serta hambatan administratif dan keperdataan bagi anak. Majelis Hakim mengabulkan permohonan dengan mempertimbangkan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, alat bukti yang diajukan, kebutuhan nyata para pemohon, serta kemaslahatan anak dan istri. Kaidah dar’u al-mafasid muqaddam ‘ala jalb al-mashalih digunakan untuk mencegah kemudaratan yang lebih besar. Penetapan tersebut memberikan kepastian hukum dan membuka akses terhadap pencatatan perkawinan serta pemenuhan hak-hak keluarga. Penelitian menyimpulkan bahwa pendekatan maslahat dapat menjadi dasar argumentasi yudisial untuk mencapai keadilan substantif, namun penerapannya tetap perlu ditempatkan dalam kerangka kehati-hatian agar tidak menghilangkan fungsi pencatatan perkawinan sebagai instrumen ketertiban hukum.

References

Ananda, H., Nazhimah, S., & Prianto, Y. (2024). Peran filsafat hukum dalam mewujudkan keadilan pada sistem hukum modern. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 5(1), 289–298.
Ardani, M. F. B., & Suhadi, M. (2024). Analisis yuridis isbat nikah terhadap status hukum anak hasil nikah siri berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Indonesian Journal of Law and Justice, 1(4), 7.
Asnaf, A. R., & Haekal, M. (2023). Konsep maslahat tujuan dari hukum perkawinan Islam. Journal of Islamic Civil Law, 2(1), 33.
Faiz, A., & Slamet, S. S. (2025). Penetapan isbat nikah terhadap perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan implikasi hukumnya terhadap status hukum suami istri dan anak. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 5(2), 2525–2533.
Fauzi, A., & Mukhtar, H. (2023). Implikasi yuridis perkawinan tidak tercatat terhadap hak keperdataan perempuan dan anak dalam perspektif hukum positif. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 8(1), 15–28.
Fathurrahman, M., & Aisyah, S. (2024). Perkawinan dalam hukum Islam di Indonesia: Pengertian, prinsip, dan dasar hukum. Jurnal Ilmu Wanayah dan Perkawinan, 5(1), 12.
Ibrahim, A. R., Aen, I. N., Fathonih, A., & Najmudin, N. (2023). Asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan serta penerapannya dalam putusan pengadilan tentang hak-hak anak akibat perceraian. Equality: Journal of Islamic Law, 1(1), 39–58.
Latumahina, R. E. (2023). Penerapan prinsip the best interests of the child dalam penetapan asal-usul anak dan status keabsahan anak luar kawin di Pengadilan Agama. Jurnal Pembaharuan Hukum, 10(3), 205.
Listyawati. (2023). Analisis yuridis putusan pengadilan agama dalam perkara isbat nikah (Studi Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs). Jurnal Ilmiah Sultan Agung.
Putri, N. A., & Hidayat, M. (2024). Burden of proof in Indonesian civil litigation: A contemporary analysis. Rechtidee, 19(1), 44–60.
Putri, R. A., & Syarifuddin. (2023). Penerapan prinsip maslahat mursalah dalam penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama: Studi kasus di Pengadilan Agama Serang. Jurnal Hukum Islam Nusantara, 6(2).
Rahmawati, E., & Handayani, S. (2024). Dualisme hukum perkawinan di Indonesia: Tinjauan yuridis terhadap implikasi nikah siri bagi perlindungan hukum perempuan dan anak. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 11(1), 45–58.
Rahmi, N., Warman, A. B., & Effendi, A. (2025). Building legal compliance: A study on the practice of unregistered marriages in Tanjung Raya Subdistrict, Agam Regency, West Sumatra, Indonesia. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam.
Ramadhani, F., & Hidayat, A. (2025). Judicial conviction and evidentiary assessment in religious court decisions. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 9(1), 112–130.
Rasiyati, R., Barus, U. M., & Sembiring, I. A. (2025). Analisis yuridis gugatan isbat nikah kontensius terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 5(6), 5280–5294.
Siadari, R. P. (2024). Tinjauan yuridis tentang isbat nikah terhadap perkawinan sirri. Sriwijaya Law Journal, 3(1), 45.
Siregar, M., & Nurlaela, E. (2025). Witness testimony as primary evidence in marriage validation cases at religious courts. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 18(1), 88–104.
Wardani, K. A., & Wibowo, T. (2024). Perlindungan hukum keperdataan dan hak ekonomi istri pasca wafatnya suami dalam perkawinan tidak tercatat. Jurnal Keadilan Yuridis, 17(1), 45–59.
Yasniwati, Y. (2023). Urgensi pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam mewujudkan keluarga bahagia. UNES Law Review, 6(1), 2312–2317.
Zainuddin, M., & Lestari, S. (2024). Implementasi doktrin al-kulliyat al-khams Asy-Syatibi dalam pertimbangan hukum hakim Peradilan Agama terhadap perkara keperdataan. Jurnal Maqashid Syariah, 12(2), 112–127.
Djazuli, A. (2024). Kaidah-kaidah fikih (Cetakan ke-9). Kencana.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 42/Pdt.P/2026/PA.Clg, tanggal 8 Mei 2026.
Poerwandiantoko, A. (2026, 24 Juli). Hakim Anggota Pengadilan Agama Cilegon [Wawancara pribadi]. Pengadilan Agama Cilegon.
Catatan format: naskah ini disusun sebagai manuskrip artikel ilmiah bergaya umum yang lazim digunakan untuk pengajuan jurnal hukum terakreditasi SINTA. Status SINTA 5 adalah status akreditasi jurnal tujuan, sehingga penerimaan artikel tetap bergantung pada template jurnal, proses review, dan keputusan editor
Published
2026-09-26
How to Cite
Ahmad Muhtadi, M.Nassir Agustiawan, & Aris Setyanto Pramono. (2026). TINJAUAN YURIDIS MASLAHAT ISBAT NIKAH BAGI PASANGAN YANG TIDAK MEMILIKI BUKTI PERNIKAHAN SAH. EDU RESEARCH, 7(3), 1515-1523. https://doi.org/10.47827/jer.v7i3.3771
Section
Articles