ANALISIS HUKUM PERAN BPSK TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH KAVLING
Abstract
Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli tanah kavling menjadi penting karena masih terdapat pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen. Permasalahan tersebut tercermin dalam Keputusan Nomor 012/P3K-BPSK WKP II/II/2025 di BPSK WKP II Banten, dimana sengketa terjadi akibat dugaan wanprestasi pelaku usaha dalam memenuhi isi perjanjian jual beli tanah kavling. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai penyelesaian sengketa konsumen dalam perjanjian jual beli tanah kavling di Indonesia serta menganalisis penyelesaian sengketa konsumen dalam perjanjian jual beli tanah kavling berdasarkan Keputusan Nomor 012/P3K-BPSK WKP II/II/2025 di BPSK WKP II Banten. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum penyelesaian sengketa konsumen dalam perjanjian jual beli tanah kavling telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020. Penyelesaian sengketa pada Keputusan Nomor 012/P3K-BPSK WKP II/II/2025 dilaksanakan melalui mekanisme mediasi sesuai prosedur yang berlaku dengan BPSK berperan sebagai mediator dalam memfasilitasi tercapainya kesepakatan para pihak. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa BPSK WKP II Banten telah melaksanakan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Namun, efektivitas perlindungan hukum masih menghadapi kendala karena BPSK tidak memiliki kewenangan melakukan eksekusi putusan dan masih terdapat ketidakpatuhan pelaku usaha dalam memenuhi hasil penyelesaian sengketa.
References
Amriani, Nurnaningsih. Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2019.
Kansil, C.S.T. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2011.
Kristiyanti, Celina Tri Siwi. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Cetakan Ke-14. Jakarta: Kencana, 2021.
Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny SaldaƱa. Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. Fourth Edition. California: SAGE Publications, 2020.
Miru, Ahmadi, dan Sutarman Yodo. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.
Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
Mukti Fajar ND, dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
Rahmadi, Takdir. Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
Salim H.S. Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
Sidabalok, Janus. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.
Subekti, R. Hukum Perjanjian. Cetakan XXI. Jakarta: Intermasa, 2005.
Suyud Margono. ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." Gema Keadilan, Vol. 7, No. 1, 2020.
Hadisaputri, Rahma Mustika, dan Asmarani Ramli. "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pembeli dalam Transaksi Jual Beli Tanah Kavling (Studi Kasus Perumahan Kalista Residence)." Book Chapter Hukum dan Lingkungan Jilid 1, 2025.
Irawan, Ade, Muchammad Choirihi, Kukuh Sudarmanto, dan Zaenal Arifin. "Wanprestasi Developer dalam Jual Beli Kavling: Hilangnya Kepastian Hukum bagi Konsumen." Journal Juridisch, Vol. 3, No. 2, 2025.
Lizty, Sheilla, Kurnia Warman, dan Anton Rosari. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jual Beli Perumahan dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dalam Proses Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan di Kota Medan." Jurnal Syntax Review, Vol. 6, No. 3, 2024.
Santoso, Mulia Akbar, Aksar, dan Cheny Berlian. "Penyalahgunaan Hak Tanah oleh Developer dan Perlindungan Konsumen Pembeli Properti." UIR Law Review, Vol. 9, No. 2, 2025. https://doi.org/10.25299/uirlrev.2025.vol9(2).25099.
Yudha, Nano Eka, Kusbianto, dan Ariman Sitompul. "Penerapan Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen atas Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pengadilan Negeri." Law Journal, Vol. VI, No. 1, 2025.
Wawancara dengan Bapak Guruh Untung Laksana, Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Wilayah Kerja II Provinsi Banten, di Kantor BPSK Wilayah Kerja II Provinsi Banten, 6 Juli 2026.
Bentaratimur. "Terdampak Konflik Sengketa Tanah, 56 Warga Perumahan Bumi Arum Kendari Mogok Bayar Cicilan." 2024.
DOI UIR Law Review. https://doi.org/10.25299/uirlrev.2025.vol9(2).25099
Journal Juridisch Universitas Semarang. http://journal.usm.ac.id/index.php/juridisch
Review Universitas Ekasakti. https://review-unes.com/

