PENYELESAIAN PERSELISIHAN HAK AKIBAT KEKURANGAN PEMBAYARAN UPAH OLEH PENGUSAHA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA
Abstract
Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), kekurangan pembayaran upah oleh pengusaha dapat menyebabkan perselisihan hak pekerja karena upah merupakan salah satu hak normatif pekerja yang paling penting dalam hubungan industrial. Tujuan dari artikel ini adalah untuk memberikan tinjauan hukum tentang penyelesaian perselisihan hak akibat kekurangan pembayaran upah oleh pengusaha dari sudut pandang hukum ketenagakerjaan Indonesia. Selain itu, ia juga akan menganalisis keputusan hakim dalam Putusan Nomor 89/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg. Ada tiga pendekatan yuridis empiris yang digunakan dalam penelitian ini: pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data primer, yang terdiri dari salinan resmi putusan dan temuan wawancara dengan anggota staf Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Serang, bersama dengan literatur hukum dan peraturan perundang-undangan, dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui kondensasi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekurangan pembayaran upah di bawah Upah Minimum Kabupaten atau Kota merupakan pelanggaran terhadap norma memaksa (dwingend recht), yang dikategorikan sebagai perselisihan hak. Ada berbagai mekanisme penyelesaian, termasuk mediasi tripartit, bipartit, dan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industri (PHI). Dalam Putusan Nomor 89/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg, Majelis Hakim menjatuhkan putusan verstek yang tetap berdasarkan penilaian pembuktian yang cermat. Putusan ini mengabulkan seluruh petitum Penggugat mengenai kekurangan upah sebesar Rp 116.226.411,56 dan kompensasi pemutusan hubungan kerja sebesar Rp 52.745.862,00. Ini mencerminkan perlindungan hukum represif dan keberpihakan pada keadilan substantif bagi pekerja, meskipun hak atas upah proses sebagaimana diatur Untuk memberikan perlindungan upah yang lebih baik bagi pekerja, penelitian ini menyarankan untuk meningkatkan daya paksa nota pengawas ketenagakerjaan dan memastikan penerapan sanksi administratif dan pidana secara konsisten
References
Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. (2016). Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum. Prenada Media.
Fitriani, R. A., Satria, R., Astono, A., Sitorus, A. P. M. C., & Utomo, S. (2022). Efektivitas pengawasan ketenagakerjaan terhadap upah minimum pekerja. Jurnal USM Law Review, 5(2), 809-818.
Hadjon, P. M. (2016). Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia. Bina Ilmu.
Husni, L. (2016). Pengantar hukum ketenagakerjaan Indonesia.
Indriyani, A. S., & Kusumawati, M. P. (2024). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perselisihan Hak (Upah) Antara Pekerja Dan Pengusaha Di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA. Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 165-181.
Kohar, K., & Irayadi, M. (2025). Analisis yuridis upah di bawah upah minimum sebagai hitungan pesangon pemutusan hubungan kerja yang diputus oleh pengadilan hubungan industrial. Humaniorum, 3(2), 82-90.
Maudina, F., & Nurdin, M. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam Hal Penyelesaian Pemenuhan Hak Pekerja Wanita. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 5(1), 393-400.
Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025.
Prasetyo, B., & Lie, G. (2026). Perlindungan Hukum bagi Pekerja terhadap Pemenuhan Hak Upah di Bawah Standar Minimum. JALU: Justice Amnesty Law and Undoing Journal, 2(1), 214-223.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 363 K/TUN/2012.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014.
Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 89/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg.
Rusyiana, R., Amalia, I., Isma, N., Ardiyanto, W. P., Fahmi, M. W. A., Mawaddah, D., & Noviarani, D. (2025). Analisis Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023: Implikasi Terhadap Perlindungan Hak Pekerja Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 11(7A), 139-147.
Santoso, I. B., & Tahir, E. (2024). Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial: Dalam Teori dan Praktik di Indonesia. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
Sitinjak, B., & Ediwarman, E. (2014). Penerapan Hukum Acara Khusus Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan (Studi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan). Jurnal Mercatoria, 7(1), 16-29.
Soekanto, S. (2015). Pengantar Penelitian Hukum (3rd ed.). UI-Press.
Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kualitatif (3rd ed.). Alfabeta.
Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. Notary Law Journal, 4(3), 114-128.
Sunandar, A., Sinambela, B., Rizkia, A., & Setiawan, A. H. (2025). Penyelesaian Perselisihan Upah Dalam Hubungan Industrial di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Journal of Innovative and Creativity (JOECY), 5(1), 3.
Ujang, A. S. (2025). Penegakan Pengawasan Ketenagakerjaan terhadap Pelanggaran PKWT di PT. Perikanan Indonesia Dihubungkan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020. Journal of Innovative and Creativity, 5(3).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.
Zulianto, A. I., & Latmahina, R. E. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Pekerja yang Memperoleh Upah di Bawah Upah Minimum. Court Review: Jurnal Penelitian Hukum, 3(5), 1-11.

